Pemerintahan elektronik atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
e-Government bukanlah hal baru di Indonesia.
Ia diperkenalkan pertama kali di Nusantara ini pada tahun 2000 ditandai dengan
dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) melalui Keputusan
Presiden No.50 tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Tim ini
mempunyai tugas-tugas pokok sebagaimana dijabarkan dalam Instruksi Presiden
Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di
Indonesia sebagai berikut:
- 1. Mengkoordinasikan perencanaan dan memelopori program aksi dan inisiatif untuk meningkatkan perkembangan dan pendayagunaan teknologi telematika di Indonesia, serta memfasilitasi dan memantau pelaksanaannya;
- 2. Memperkuat kemampuan menggalang sumber daya yang ada di Indonesia guna mendukung keberhasilan pelaksanaan semua arah pengembangan dan pendayagunaan teknologi telematika, serta melaksanakan forum untuk membangun konsensus antar pihak-pihak terkait di sektor pemerintah dan swasta baik di tingkat internasional maupun regional, serta mengakses pengalaman internasional dalam mengembangkan sistem infrastruktur informasi nasional untuk menstimulasi perkembangan telematika, mendapatkan dukungan teknis, pembiayaan dan dukungan lainnya secara terpadu.
Sesuai Inpres nomor 6 tahun 2001 tersebut,
guna menunjang pelayanan masyarakat dengan berbasis pada teknologi informasi,
pemerintah meluncurkan program G-Online (website dapat dilihat disini),
singkatan dari Government On-line. G-Online adalah program pemerintah untuk
mensukseskan pelayanan kepada masyarakat melalui media internet. Beberapa
kelebihan dari pelayanan yang berbasis internet adalah sebagai berikut:
- 1. Transparansi, karena informasi pelayanan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Informasi yang disajikan berupa jenis layanan yang diberikan, prosedur baku yang harus dipenuhi, serta yang paling penting adalah adanya informasi tentang biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut.
- 2. Mengurangi kolusi, karena dengan adanya media layanan secara on-line, masyarakat pengguna jasa tidak perlu lagi bertatap muka dengan petugas pelayanan sehingga mencegah terjadinya kesepakatan-kesepakatan di luar ketentuan yang berlaku.
- 3. Selain itu, oleh karena informasi biaya sudah secara transparan dapat diketahui oleh masyarakat, pembayaran pun harus dilakukan melalui rekening resmi yang telah tersedia sehingga masyarakat tidak perlu membayar biaya lebih dari ketentuan yg ada. Layanan non-stop 24 jam. Layanan secara on-line dapat dilakukan selama 24 Jam sehari dan 7 hari dalam seminggu tergantung pada kondisi dan situasi masing-masing individu pengguna jasa.
- 4. Efisiensi, karena pelayanan yang dilakukan secara online akan menghemat penggunaan kertas dan alat tulis kantor lainnya.
Saat ini, berdasarkan pemaparan Direktur
e-Government dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Firmansyah Lubis,
pemerintah tengah mengembangkan Government Service Bus (GSB) untuk
menghubungkan server-server K/L/Pemda guna proses integrasi data pada berbasis
Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dari server Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), dan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari server Kementerian Keuangan. Proses integrasi
data ini menggunakan aplikasi siMANTRA (Aplikasi Manajemen Pertukaran Data
Pemerintahan) dan PNSbox (Private Network Security) yang diinstal di data
center K/L/D untuk keamanan dan privasinya. Meskipun infrastruktur interkoneksi
telah disediakan oleh KemKominfo, akan tetapi belum ada MoU antara K/L/D
terkait sehingga belum dapat dilakukan penggalian data dan informasi antar
sistem guna proses integrasinya.
Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik
http://nobericsun.wordpress.com/2013/12/24/perkembangan-e-government-di-indonesia-dan-sekilas-hasil-perjalanan-singkat-di-belanda/
http://opengovindonesia.org/id/

Tidak ada komentar:
Posting Komentar